Jakarta24Jam.com – Di bawah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Partai Buruh, Inggris kini mengambil sikap berbeda terkait surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Netanyahu dituduh melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza.
Menurut laporan The Guardian pada Selasa (9/7/2024), ICC memutuskan pada tahun 2021 bahwa meskipun Palestina bukan negara berdaulat, ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.
Pemerintahan Inggris sebelumnya di bawah mantan PM Rishi Sunak menyatakan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Upaya untuk menghalangi ICC dari merilis perintah penangkapan itu diajukan pada 10 Juni lalu, tetapi baru diungkap dua minggu lalu oleh ICC.
Majelis pra-peradilan ICC memberikan waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan gugatan secara penuh. Namun, dengan adanya pemerintahan baru, kemungkinan besar Inggris tidak akan meneruskan gugatan tersebut, yang dapat mempercepat keputusan ICC terkait perintah penangkapan Netanyahu.
PM Keir Starmer Hentikan Upaya Sunak
Pemerintahan baru di bawah PM Keir Starmer dilaporkan akan membatalkan upaya pemerintahan sebelumnya untuk menunda keputusan ICC dalam menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu.
Perubahan sikap ini terungkap ketika Starmer berbicara dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, dan menyatakan keyakinannya bahwa rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal untuk memiliki negara sendiri.
Dalam percakapan telepon dengan Abbas pada Minggu (7/7/2024), Starmer menyoroti “penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya banyak nyawa” di Jalur Gaza.
Starmer juga berbicara dengan Netanyahu melalui telepon, menekankan kebutuhan mendesak untuk gencatan senjata di Jalur Gaza. Dia menambahkan pentingnya memastikan kondisi jangka panjang untuk solusi dua negara, termasuk mendukung Otoritas Palestina secara finansial agar dapat beroperasi dengan efektif.
Dalam percakapan tersebut, Starmer juga menyatakan keprihatinannya terhadap situasi di perbatasan utara Israel, di mana pasukan Tel Aviv terlibat dalam serangan lintas perbatasan dengan Hizbullah. Starmer menekankan pentingnya semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati.
Para pejabat Partai Buruh menyatakan bahwa mereka tetap meyakini ICC memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza. Pemerintahan baru ini menunjukkan komitmen kuat terhadap hak-hak Palestina dan kerjasama internasional dalam menyelesaikan konflik.
