RUU Cipta Kerja Klaster Migas Berpotensi Mendegradasi Eksistensi Kedaulatan Negara 

Foto : istimewa
Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress), Marwan Batubara. Foto : istimewa

jakarta24jam.com – RUU Cipta Kerja pada klaster energi minyak dan gas bumi (migas) substansinya berpotensi mendegradasi eksistensi kedaulatan negara terhadap pengelolaan sumber daya migas nasional.

Hal itu diungkap Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress), Marwan Batubara, dalam diskusi secara virtual, di Jakarta, Jumat (15/5).
Dia mencontohkan, pada pasal 41A Ayat (2) RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan bagi pemerintah pusat untuk membentuk atau menugaskan BUMN Khusus sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu migas.
Jika nantinya RUU tersebut disahkan dan kemudian pemerintah membentuk BUMN Khusus, maka itu sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah dalam mendukung peran BUMN migas eksisting, PT Pertamina (Persero).
Marwan menilai pemerintah akan semakin ugal-ugalan dalam pengelolaan migas nasional jika RUU Cipta Kerja klaster ini diberlakukan. Sebab ada peluang bagi pemerintah untuk meniadakan peran Pertamina guna lebih jauh mengelola sumber daya alam, khususnya sektor energi. Padahal Pertamina sudah sangat terbukti mampu mengelola migas dari hulu hingga hilir.
Oleh sebab itu dia menilai tidak perlu pemerintah membentuk BUMN Khusus sektor migas untuk mengurusi dan mengelola energi nasional. Pemerintah hanya perlu meningkatkan status Pertamina sebagai BUMN Khusus yang memang dimandatkan untuk menjadi single operator dalam pengelolaannya. Dengan begitu pemerintah benar-benar menunjukkan komitmennya untuk membuat Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia.
“Sejauh ini pemerintah sebenarnya sudah melangkah cukup baik dengan membentuk holding migas di bawah kendali Pertamina. Karena itu, akan lebih relevan dan optimal jika holding tersebut disempurnakan dengan mengintegrasikan satu BUMN baru (yang mungkin nanti dibentuk) ke dalam holding migas, sehingga Pertamina tetap menjadi leading company,” ujar Marwan.
Dalam konstitusi, BUMN dirancang memiliki dan mengelola aset SDA migas agar dapat dimonetisasi dan digunakan untuk berbagai aksi korporasi. Monetisasi SDA migas oleh BUMN khususnya bagi Pertamina melalui pemberian hak kustodian dapat menjadi leverage bagi Pertamina untuk berkembang lebih besar dalam meningkatkan pendapatan serta keuntungannya. Dengan menjadi kustodian, Pertamina dapat membukukan pendapatan bagian pemerintah dari first trench petroleum (FTP) dan equity to split (ETS) sebagai bagian dari penerimaan.
“Dengan berbagai manfaat itu, maka sejumlah ketentuan terkait aspek penguasaan negara melalui holding BUMN Migas (terhadap Pertamina) dan kustodian aset migas oleh holding BUMN harus masuk dan ditetapkan dalam RUU Cipta Kerja,” katanya.
Sementara itu Guru Besar Universitas Hassanudin Makasar, Juajir Sumardi, mengatakan jika Pasal 41A Ayat (2) RUU Cipta Kerja disahkan dan tidak memberikan kepastian bagi Pertamina sebagai BUMN Khusus, berarti memberikan ruang bagi SKK Migas untuk tetap menjadi badan atau lembaga yang berwenang dalam kegiatan usaha hulu migas.
Padahal SKK Migas merupakan wakil pemerintah yang harusnya sebagai regulator. SKK Migas bukan badan usaha, sehingga ketika nantinya terjadi kontrak yang gagal dalam hal pengelolaan migas, berpotensi akan merugikan negara lantaran operasional SKK Migas menggunakan APBN .
Oleh sebab itu, ketika ada kontrak pengelolaan migas, harusnya badan usaha yang menjadi eksekutornya, yaitu Pertamina. Dia menilai jika pemerintah tetap bersikukuh membentuk BUMN Khusus migas, itu akan sangat tidak efektif dan tidak efisien. Karena dalam pembentukan BUMN Khusus migas butuh upaya dan dana yang tidak sedikit. Untuk menghindari itu, Pertamina harus dinaikkan statusnya agar eksekusi atas kontrak-kontrak migas bisa lebih cepat dan efisien.
“Agar pemreintah tidak melanggar konstitusi dan bisa melaksanakannya dengan baik, maka langsung saja tingkatkan status Pertamina yang sifatnya umum menjadi BUMN Khusus,” paparnya. (TIP ipotnews/RED)