Perkembangan Pelaksanaan Program Digitalisasi SPBU oleh PT Pertamina (Persero)

jakarta24jam.com – Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 bahwa Pemerintah

wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur, khususnya Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. Oleh karena itu, Untuk peningkatan
akuntabilitas penyaluran Jenis BBM Tertentu yang merupakan komoditas yang diberikan subsidi sesuai Perpres No 191 Tahun 2014, Pemerintah berdasarkan hasil kesepakatan Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM, menugaskan PT. Pertamina (Persero) agar melaksanakan sistem pencatatan pendistribusian BBM di titik serah penyalur (SPBU) melalui implementasi program Digitalisasi SPBU (IT Nozzle), sebagaimana yang tercantum dalam Surat Menteri ESDM kepada Menteri BUMN Nomor 2548/10/MEM.S/2018 tanggal 22 Maret 2018,
dalam rangka peningkatan akuntabilitas data penyaluran Jenis BBM tertentu yang merupakan
komoditas yang diberikan subsidi sesuai Perpres No 191 Tahun 2014, sistem penyalurannya perlu menggunakan sistem pencatatan elektronik yang dapat mengidentifikasi penggunaan dan volume penyalurannya di titik serah penyalur (ujung nozzle) oleh BU Pelaksana sebagai dasar perhitungan penggantian subsidi. Program tersebut ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama digitalisasi SPBU antara PT. Pertamina (Persero) dan
PT. Telkom Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2018. Selain itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor: 157/PMK.02/2016 tanggal 25 Oktober 2016, volume Jenis BBM Tertentu hasil verifikasi BPH Migas menjadi dasar dalam perhitungan pembayaran subsidi oleh Kementerian Keuangan, dimana besaran biaya subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dalam APBN
Tahun Anggaran 2020 berkisar sebesar Rp. 24 Triliun, sehingga setiap bulannya BPH Migas melakukan verifikasi dan menyetujui volume penyaluran JBT Minyak Solar yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) sekitar Rp. 2 Triliun/bulan. Oleh karena itu dalam rangka keakuratan pada pelaksanaan verifikasi JBT serta untuk menjamin agar penyalurannya tepat
sasaran dan volume, maka sangat dibutuhkan penerapan IT Nozzle dg CCTV yang dapat merekam kendaraan dan nomor polisinya.
Berkaitan dengan akuntabilitas penyaluran Jenis BBM tertentu (JBT), BPH Migas telah menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak, sebagai dasar hukum terkait sistem
pendistribusian di tingkat penyalur (SPBU) yang wajib dilakukan oleh Badan Usaha menggunakan Sistem Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 yang menyebutkan, bahwa Badan Usaha Penugasan jenis BBM Tertentu wajib menyiapkan sistem teknologi informasi terpadu yang dapat merekam data konsumen dan volume penyaluran BBM untuk setiap konsumen secara on line.
BPH Migas yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM, sampai dengan titik serah mengharapkan Program Digitalisasi SPBU yang dikembangkan oleh PT. Pertamina (Persero) mampu meningkatkan akuntabilitas penyaluran JBT dan JBKP, serta dalam rangka merekam data konsumen secara on line diperlukan fasilitas Video Analytic (CCTV) yang dapat secara otomatis melakukan pencatatan kendaraan dan nomor polisinya yang mengkonsumsi JBT jenis minyak solar dan JBKP jenis Bensin RON 88, sehingga data yang diproduksi dapat digunakan sebagai perangkat pengawasan yang handal. Program ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat pengendali konsumsi JBT, khususnya dalam implementasi pemberlakuan kebijakan pembatasan pembelian kepada sektor pengguna kendaraan transportasi jalan yang mengkonsumsi JBT jenis minyak solar. Selain itu program digitalisasi

SPBU, juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengetahui tingkat ketersediaan pasokan BBM, sehingga kelangkaan BBM di tingkat penyalur (SPBU) dapat dicegah.
PT. Pertamina (Persero) bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia membangun program digitalisasi SPBU untuk sejumlah 5.518 SPBU yang tersebar di seluruh wilayah NKRI yang dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan target awal penyelesaian pada akhir Desember 2018,namun dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perubahan target diantaranya, yaitu :
1. Target pertama dalam penyelesaian digitalisasi SPBU ditetapkan oleh PT. Pertamina
(Persero) pada 31 Desember 2018;
2. Target pertama tidak tercapai, PT. Pertamina (Persero) menyampaikan perubahan target penyelesaian digitalisasi SPBU menjadi tanggal 28 Juni 2019;

3. Target kedua kembali tidak tercapai, PT. Pertamina (Persero) kembali menyampaikan -perubahan yang ketiga, yaitu penyelesaian target menjadi tanggal 31 Desember 2019;
4. Target ketiga tidak tercapai lagi, oleh karena itu PT. Pertamina (Persero) menyampaikan perubahan target keempat menjadi 30 Juni 2020;
5. Target keempat juga tidak tercapai, dengan progress per 30 Juni 2020 sebesar 44,80% atau sejumlah 2.472 SPBU saja dari target 5.518 SPBU yang terdigitalisasi dengan status Berita Acara Serah Terima (BAST) namun belum memiliki CCTV (progress CCTV = 0).
Selain target yang telah beberapa kali tidak tercapai, dalam rapat Pembahasan Progress Digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Ruang Rapat Menteri ESDM, Gedung Heritage KESDM dengan pimpinan rapat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Utama PT. Pertamina
(Persero) dan Direktur Utama PT. Telkom menyatakan sanggup menyelesaikan Program Digitalisasi SPBU (IT Nozzle) termasuk penyediaan CCTV pada tanggal 30 Juni 2020.
Dari Program digitalisasi SPBU sangat diharapkan terwujudnya integrasi data transaksi secara lengkap (termasuk data konsumen) di SPBU dengan pusat data, sehingga data transaksi yang diproduksi dari SPBU dapat ditampilkan melalui Dashboard Digitalisasi SPBU yang dapat diakses secara online oleh Pemerintah c.q. Kementerian ESDM dan BPH Migas.
Namun pada kenyataannya, sistem digitalisasi SPBU yang dikembangkan saat ini baru terbatas hanya untuk pencatatan volume transaksi, nilai penjualan transaksi, dan pencatatan nomor polisi kendaraan yang dilakukan secara manual menggunakan EDC (electronic data capture) atau dengan kata lain tidak dilakukan dengan perangkat video analytic (CCTV).
Perangkat video analytic penting untuk disediakan karena setiap transaksi akan dicatat bersamaan dengan kendaraan dan nomor polisinya secara otomatis, sehingga mampu meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian, serta meminimalisir penyalahgunaan Jenis BBM Tertentu yang terjadi di SPBU.
Status progress Digitalisasi SPBU per 30 Juni 2020 dengan capaian status BAST sebesar 44,80% atau sejumlah 2.472 SPBU dari target 5.518 SPBU, dapat dirinci sebagai berikut:
1. Sejumlah 4.819 SPBU atau sebesar 87,33% telah terpasang ATG (Automatic Tank Gauge);
2. Sejumlah 3.060 SPBU atau sebesar 55,45% telah terpasang EDC LinkAja;
3. Sejumlah 1.268 SPBU atau sebesar 22,98% telah mencatat nomor polisi melalui EDC;
4. Sejumlah 1.577 SPBU atau sebesar 28,58% telah terdigitalisasi dan memproduksi data yang dapat di akses melalui Dashboard yang dikembangkan oleh PT .Pertamina (Persero), diantaranya berupa data volume penjualan per transaksi, data nilai transaksi penjualan,
data transaksi per SPBU, namun pada dasarnya data-data tersebut belum memenuhi kriteria yang diharapkan oleh BPH Migas, sehingga belum dapat dijadikan sebagai perangkat pengawasan yang komprehensif dalam penyaluran JBT dan JBKP;

5. Sejumlah 0 (nol) SPBU/belum terdapat SPBU yang tersedia perangkat Video Analytic (CCTV) untuk merekam kendaraan dan nomor polisinya secara otomatis.
Dalam kaitan pengawasan pelaksanaan program Digitalisasi SPBU yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero), Kepala BPH Migas telah beberapa kali melayangkan surat berupa Laporan kepada Ketua Komisi VII DPR-RI, Menteri ESDM, Menteri BUMN mengenai progress pelaksanaan Digitalisasi SPBU yang sangat lambat dan tanggapan progress kepada Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), yaitu:
1. Surat nomor: 421/Ka BPH/2020 tanggal 17 Februari 2020 hal Laporan Perkembangan Pelaksanaan Digitalisasi SPBU kepada Ketua Komisi VII DPR-RI;
2. Surat nomor: 422/Ka BPH/2020 tanggal 17 Februari 2020 hal Laporan Perkembangan Pelaksanaan Digitalisasi SPBU kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Surat nomor: 640/03/Ka/BPH/2020 tanggal 10 Maret 2020 hal Data Digitalisasi SPBU PT. Pertamina (Persero) kepada Direktur Pemasaran Retail PT. Pertamina (Persero);
4. Surat nomor: 1123/Ka BPH/2020 tanggal 14 Mei 2020 hal Perkembangan Pelaksanaan Program Digitalisasi SPBU oleh PT. Pertamina (Persero) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Surat nomor: 1468/Ka/BPH/2020 tanggal 3 Juli 2020 hal Tanggapan Progress Digitalisasi SPBU PT. Pertamina (Persero) kepada Direktur Utama PT. Pertamina (Persero);
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disimpulkan bahwa progress perkembangan Digitalisasi SPBU masih sangat jauh dari target yang dijanjikan dimana komitmen PT. Pertamina (Persero) menyatakan, bahwa seluruh target SPBU akan selesai terdigitalisasi pada 30 Juni 2020.
Terlepas dari kendala yang ada, BPH Migas tetap meminta PT. Pertamina (Persero) untuk segera menyelesaikan dan meningkatkan akselerasi penyelesaian program digitalisasi SPBU dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini dilakukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, agar pendistribusian JBT dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan tepat volume. (REL/RED)