Waketum IATMI : “Industri Hulu Migas Dipidanakan ?  Luar Biasa”

Wakil Ketua Umum IATMI, Hadi Ismoyo. Foto : Dadang Subur
Wakil Ketua Umum IATMI, Hadi Ismoyo. Foto : Dadang Subur

jakarta24jam.com – Wakil Ketua Umum Ikatan

Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo sebagai ahli memberikan keterangannya didepan ketua hakim saat sidang lanjutan mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dalam kasus akuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Menurut Hadi Ismoyo, kasus yang menimpa Karen Agustiawan, mantan Dirut PT Pertamina (Persero) adalah aksi perusahaan. Tidak ada dari proses bisnis ini yang diniatkan jahat menghabiskan uang negara untuk eksplorasi minyak dan gas bumi (migas).

“Ini kan corporate action, hal yang  berhubungan dengan bisnis proses pada perusahaan oil and gas memang seperti itu.  Ada risiko-resiko di lapangan. Kalau ini dimasukkan ke ranah hukum, ini sangat memprihatinkan bagi kami,” kata Hadi Ismoyo.  Karena pihaknya setiap hari di lapangan berhubungan dengan risiko produksi.

Hadi menambahkan, “Di lapangan (migas) itu ada minyaknya pun kadang-kadang tidak keluar minyak. Kalau itu dipidanakan ya luar biasa bagi industri hulu migas. Kita berharap ada kebijakan, ada proses yang adil dalam memahami kasus ini,” tandasnya.

Kasus ini, lanjutnya, adalah bagian dari proses bisnis, tidak ada itikad jahat menghabiskan uang negara. Dananya untuk eksplorasi, mencari minyak, bukan ada intensi menghabiskan uang negara.

Foto (Stok) : Dadang Subur
Foto (Stok) : Dadang Subur

Dia juga menuturkan bahwa secara teknis yang dilakukan Karen sudah benar. “Ya itulah namanya proses akuisisi ya seperti itu, apakah nanti keluar minyak atau enggak, kita tidak bisa menjamin. Tapi itulah bagian dari risiko bisnis,” imbuhnya. Bila tidak melakukan pengeboran karena takut dipidana tentu tidak dapat minyak.

Apa dampaknya? “Dampaknya nanti akan semakin jarang orang-orang seperti kami melakukan inovasi dan eksplorasi. Kalau kita tidak melakukan eksplorasi, produksi minyak akan turun terus. Sebab kita tidak eksplorasi nggak ada jaminan ketemu dan dipenjarakan. Jadi risiko ini harus dipahami bagian dari korporasi,” paparnya. Saat ini nuansanya begitu. Dia juga menyarankan, ke depan, harus ada pembenahan regulasi bahwa aksi bisnis perusahaan BUMN tidak dapat dipidana tetapi masuk hukum perdata. “Paling banter dipecat, atau diturunkan gajinya serta dipindahtugaskan saja,” katanya.

Sementara Karen Agustiawn mengutarakan tentang pola kerja organ Komisaris dan Direksi bekerja. “Kalau bicara siapa yang menyalahi prosedur mestinya  Komisaris karena Komisaris tidak pernah membaca board manual,” kata Karen. Selain itu, Komisaris yang ditempatkan juga tidak memahami Anggaran Dasar (AD) RJPP, REKAP, board manual.

Inilah yang membuat Direksi kesulitan. Tetapi pihak Direksi tidak punya  pilihan lain. “Kami bukan pihak yang bisa memilih dan menentukan siapa yang bisa menjadi Komisaris kami,” lanjut Karen.

Dia hanya berharap saksi yang datang melihat bahwa bisnis hulu migas  adalah bisnis yang penuh tidak kepastian. “Kalau ada ketidakpastian adalah high risk, high return, high capital, high uncertenty. Kalau ini semua akan dipidanakan kalau ada sumur yang gagal saya bisa prediksi Indonesia tidak akan temukan cadangan minyak baru,” tegas Karen. (TIP/RED)