Taufik Sebut Kawasan Reklamasi Bukti Pemanfaatan Lahan yang Positif

Pulau D di Teluk Jakarta. Foto : istimewa
Pulau D di Teluk Jakarta. Foto : istimewa

jakarta24jam.com – Pro-kontra pemberian IMB di kawasan pantai reklamasi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menyebut kebijakan gubernur mengeluarkan IBM kawasan pantai reklamasi sebagai bukti kawasan itu dapat bermanfaat bagi warga sekitar.

Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta itu, usai mengunjungi  pada Kamis (4/7) malam menyebut, dirinya tak menyangka kawasan pantai reklamasi memiliki potensi PAD relatif besar.

“Ternyata di pulau D ini sudah ada tempat jajanan. Dan ramai juga dikunjungi masyarakat yang ingin mencicipi masakan yang dijajakan disini,” ujar Taufik disela kunjungannya, Kamis malam.

Dikatakan Taufik dengan adanya tempat jajanan seperti ini, membuktikan kebijakan Gubernur Jakarta Anies mengeluarkan IMB punya dampak yang positif untuk bergeraknya perekonomian disekitar kawasan pulau D.

“Saya kira daripada menjadi kawasan mati karena tak berpenghuni lebih baik dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga berdampak positif untuk negara dan pemerintah daerah,” kata Taufik.

Oleh karenanya, lanjut Taufik, dirinya mendukung penuh pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang mengatakan, pendapatan negara akan meningkat jika kawasan di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta berkembang. Negara akan menerima pajak yang tinggi dari kawasan tersebut.

“Saya sependapat dengan Pak Gubernur, bahwa pendapatan negara akan meningkat jika kawasan di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta berkembang,” ujarnya.

Dijelaskan Taufik, ‘Pantai Maju Bersama’ merupakan hasil reklamasi yang sudah terlanjur dibangun. Sehingga sudah seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungki untuk kepentingan seluruh masyarakat Jakarta. “Kemudian, juga diatur agar dapat memberikan manfaat untuk pendapatan negara,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang mengatakan, pendapatan negara akan meningkat jika kawasan pantai hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

“Negara dibiayai dari mana? Dari pajak. Pajak didapatkan dari mana? Dari kegiatan perekonomian. Jadi, ketika kawasan ini (pulau reklamasi) berkembang, kegiatan perekonomian tumbuh, maka pendapatan negara meningkat,” kata Anies.

Anies menjelaskan, Pemprov DKI tidak melakukan proses jual beli untuk mencari untung dalam pengelolaan pulau reklamasi. Pemprov DKI hanya menjalankan peraturan perundang-undangan.

Namun, Anies menyebutkan Pemprov DKI akan menerima peningkatan pajak jika kawasan pulau reklamasi berkembang.

“Negara itu tidak berdagang ya. Saya ini bukan pedagang. Saya ini gubernur yang menjalankan undang-undang, menjalankan peraturan. Itulah negara. Bukan sedang berjual beli yang saya mau cari untung,” katanya.

Selain soal pendapatan pajak, kata Anies, Pemprov DKI memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan pulau reklamasi dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan publik.

Karena itu, dia memastikan kawasan pantai di pulau reklamasi nanti bisa diakses masyarakat secara gratis.

“Yang harus dibangun bukan soal komersialnya saja, tapi bagaimana kawasan ini menjadi kawasan yang nantinya bisa diakses publik. Nanti ketika pantai itu jadi, warga dari mana saja akan lihat pantai gratis,” terang Anies. (Potan Ahmad/RED)