Serikat Pekerja Pertamina Ajukan Berkas Pengaduan Kementerian ESDM ke KPK

Puluhan anggota Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengajukan berkas pengaduan kementerian ESDM ke KPK, Jumat (26/7). Foto : Dadang Subur
Puluhan anggota Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengajukan berkas pengaduan kementerian ESDM ke KPK, Jumat (26/7). Foto : Dadang Subur

jakarta24jam.com – Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) didampingi puluhan anggotanya mengajukan berkas pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dengan penetapan kementerian ESDM memberikan kembali Blok Coridor kepada pengelola eksisting (ConocoPhillips).

Presiden FSPPB, Arie Gumilar mengatakan FSPPB meminta KPK untuk menginvestigasi keputusan tersebut.

“Kami membawa berkas pengaduan sebagai masukan untuk KPK terkait dugaan-dugaan tindak korupsi dalam penentuan perpanjangan pengelolaan Blok Coridor,” katanya kepada media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/7).

Tambahnya, beberapa point yang bisa disampaikan yaitu, dalam pengambilan keputusan ini diduga ada tindakan atau perbuatan melawan hukum yang diambil oleh kementerian ESDM terkait dengan Permen yang digunakan sebagai acuan yaitu Permen ESDM nomer 23 tahun 2018 yang diperbaharui dengan Permen nomer 3 tahun 2019 sebagai dasar penetapan ini.

“Sebagai kita ketahui bahwa Permen ESDM nomer 23 tahun 2018 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena Judicial review yang FSPPB ajukan beberapa waktu yang lalu,” tambahnya.

Arie juga melanjutkan, ketika penetapan Blok Coridor ini mengacu pada Permen yang sudah dibatalkan artinya, kementerian ESDM telah membuat keputusan yang melawan hukum. Seharusnya ESDM mengacu kepada Permen ESDM nomer 15 tahum 2015 atau penjabarannya dalam Permen ESDM nomer 2016.

Dalam penetapan ini patut diduga menimbulkan kerugian negara karena apabila mengikuti Permen ESDM nomer 15 tahun 2015 maka kontrak Coridor setelah berakhir kerjasamanya dengan ConocoPhillips itu dikembalikan kepada negara selanjutnya negara memberikan pengelolaannya kepada BUMN (Pertamina).

“Ini ada potensi pendapatan negara yang berkurang seharusnya mendapatkan 100  persen tetapi hanya mendapatkan 30 persen.

Blok Coridor perannya sangat vital untuk Pertamina dan bangsa Indonesia karena blok sekitarnya seperti Rokan tahun 2021 sudah dikelola oleh Pertamina dan Dumai. Kedua Blok ini sumber gasnya berasal dari Blok Coridor.

“Apabila Blok Coridor dikuasai oleh Pertamina makan integrasi antar blok akan terjadi dan diharapkan ada nilai efisiensi yang terjadi. Tetapi apabila sebaliknya, maka kilang Dumai maupun Blok Rokan ini menjadi tersandera. Artinya, nanti hubungannya bisa menjadi celah dalam bisnis,” tutupnya. (TIP/RED)