Pengamat : Tim Hukum Prabowo-Sandi Bisa Mengungkap Kecurangan Pilpres Dalam Persidangan di MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan sambutan saat menggelar axara Hala bil halal Idul Fitri 1440 H di kantor MK, Jakarta, Senin (10/6). Foto : istimewa
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan sambutan saat menggelar axara Hala bil halal Idul Fitri 1440 H di kantor MK, Jakarta, Senin (10/6). Foto : istimewa

jakarta24jam.com – Sidang perdana gugatan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera digelar. Saat ini beragam reaksi di masyarakat mulai muncul menjelang sidang dimulai 4 hari lagi.

Sejak diajukannya gugatan sengketa pilpres pada 24 Mei yang lalu, masyarakat diberi rasa penasaran tentang bukti-bukti dugaan kecurangan yang akan dihidangkan di persidangan.

Menerima gugatan tim Prabowo Sandi, Ketua MK Anwar Usman mengatakan, siap untuk menghadapi dan akan bersikap independen.

“Banyak tantangan yang kita hadapi maupun kedepannya ini terlebih lagi menjelang 14 Juni 2019,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sambutannya di acara Halal bihalal Idul Fitri Keluarga Besar MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (10/6 2019).

Melihat fenomena ini Pengamat Politik Universitas Pancasila, Umar Halim mengatakan bahwa masyarakat menanti terungkapnya misteri dugaan kecurangan pilpres 2019.

“Saya kira Sidang MK ini akan dinanti masyarakat luas. Sebab kita ingin tahu misteri dugaan kecurangan pilpres yang di gugat oleh tim Prabowo Sandi” jelas Dosen Komunikasi Politik ini.

Halim mengungkapkan, bahwa secara fenomena tidak dapat dipungkiri terjadinya kejanggalan dalam proses penyelenggaraan pilpres 2019, dan hal ini akan menjadi tantangan Tim Hukum Prabowo Sandi untuk menghadirkan bukti yang sesuai dengan kaedah hukum.

“Secara fenomena kita melihat banyak terjadi kejanggalan dalam proses pemilihan umum kali ini. Namun secara hukum tentu harus dapat dibuktikan secara kaedah hukum. Saya kira ini yang akan menjadi tantangan tim Prabowo Sandi” ungkap Halim.

Saat ditanya tentang dugaan tindak kecurangan yang dimaksud. Halim menjelaskan tidak semua kejanggalan bisa dikategorikan kecurangan, walau mungkin terkait.

“Yah, kecurangan mungkin seperti surat suara yang sudah tercoblos di Malaysia dan di beberapa TPS lainnya di Dalam Negeri. Namun belum tentu semua fenomena kejanggalan adalah kecurangan, seperti kesalahan situng KPU yang menguntungkan pihak 01, meninggalnya ratusan petugas KPPS, pengumuman hasil pada tengah malam. Nah, apakah hal-hal ini berkaitan, tentu MK yang akan memutuskan itu,” jelas Halim.

Selanjutnya Halim berharap MK dapat menerima gugatan tim Prabowo Sandi agar semua misteri dapat terungkap, dan menjadi pembelajaran bagi penyempurnaan sistem pemilu kedepan.

“Tentunya dengan semangat menyempurnakan sistem pemilu, kita berharap gugatan tersebut dapat diterima MK. Sebab itu satu-satunya wadah mengungkap misteri yang telah terjadi,” pungkasnya. (Potan Ahmad/RED)