LPSK Berikan Perlindungan Sesaat Setelah Peristiwa Untuk Korban Terorisme

Foto : Dadang Subur
Foto : Dadang Subur

jakarta24jam.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah merespon serangan senjata tajam yang dialami Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto beserta 3 korban lainnya yang terjadi di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).

Langkah yang LPSK lakukan antara lain, sesaat setelah peristiwa LPSK melakukan koordinasi dengan Dentasemen (Densus) 88 Mabes Polri. Hasil koordinasi dengan Densus tersebut, kami peroleh informasi, bahwa serangan tersebut dikategorikan tindak pidana terorisme.

Peristiwa penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto makin menguatkan negara untuk memenuhi hak-hak korban terorisme. Hal ini sesuai UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Demikian diungkapkan oleh Susilaningtyas, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menurut Susilaningtyas pihaknya telah mengunjungi Menkopolhukam pada Kamis malam (10/10/2019) di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. “Tapi karena malam hari, kita hanya bertemu dengan dokternya. Kita diminta untuk datang keesokan harinya. Kita pun datang lagi pada pagi harinya,” katanya dalam acara pressconference pada Senin (14/10/2019) di kantor LPSK, Jakarta. Namun ternyata Menteri Wiranto telah mendapatkan biaya asuransi dari Jasindo. Kendati demikian, biaya tetap diserahkan untuk pembiayaan lain yang mungkin diperlukan.

Saat ditanyakan berapa nominal dana yang diberikan, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, Wakil Ketua LPSK menyatakan bahwa skema kompensasi masih dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan. “Kita masih koordinasikan dengan Menkeu,” katanya.

Sebagai gambaran, LPSK mengklasifikasikan korban terorisme yang mendapakan kompensasi. Ada kategori korban meninggal. Ada kategori luka. Luka ringan, sedang dan berat. Disamping itu, juga ada kategori hilangnya penghasilan. Untuk korban meninggal mendapatkan kompensasi Rp300 juta. Untuk korban ringan memperoleh Rp50 juta. Untuk korban dengan luka sedang mendapatkan Rp
75 juta dan Rp100 juta untuk korban luka berat. Disamping itu, LPSK juga memberikan jaminan keamanan. “Kita juga ada petugas keamanan apabila membutuhkan perlindungan fisik,” kata Antonius.

Tindakan pro aktif yang dilakukan LPSK terhadap korban tindak pidana terorisme telah LPSK lakukan sejak peristiwa Bom Thamrin (2016), Bom Gereja di Samarinda (2016) Bom Kampung Melayu (2017), Peristiwa Penyerangan Mako Brimob (2017), dan Peristiwa Bom Surabaya (2018). Langkah LPSK ini diadopsi dalam UU 5/2018 sebagai model penanganan korban sesaat setelah peristiwa.

Terkait program perlindungan korban terorisme, tercatat ada 489 orang yang menjadi terlindung LPSK dengan jumlah layanan mencapai 974 layanan. Rinciannya adalah sebagai berikut : 210 layanan pemenuhan hak prosedural; 127 layanan medis; 92 layanan psikologis179 layanan psikososial; dan sebanyak 357 fasilitasi pemberian kompensasi.

Untuk pemberian kompensasi, LPSK telah berhasil menunaikan hak kepada 46 korban terorisme dengan total nilai yang telah dibayarkan sebesar Rp. 3.831.160.322,- (rincian terlampir). Selain itu LPSK sedang mengusahakan pembayaran kompensasi kepada 4 korban terorisme peristiwa Cirebon dan Lamongan sebesar Rp450.339.525,- Nilai yang dibayarkan kepada korban tentunya bervariasi sesuai dengan putusan pengadilan yang merujuk pada penghitungan yang dilakukan oleh LPSK.

Peristiwa penyerangan terhadap Menkopolhukam Wiranto, makin menguatkan kebutuhan agar negara menyiapkan secara maksimal upaya pemenuhan hak-hak korbannya, sebagai bagian perang terhadap terorisme. (TIP/RED)