Katar: Indikasi Politik Uang Dalam Pansus Pemilihan Wagub DKI Semakin Jelas

Ketua Koalisi Masyarakat Pemantau Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto. Foto : istimewa
Ketua Koalisi Masyarakat Pemantau Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto. Foto : istimewa

jakarta24jam.com – Kinerja panitia khusus (pansus) pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta terus menuai sorotan luas. Kali ini terkait diabaikannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 tahun 2016 tentang pengangkatan wagub harus kuorum 3/4 persen dari jumlah angggota dewan. Sedangkan, pansus memutuskan jumlah kuorum sebesar 50 persen +1 dari total anggota dewan.

Ketua Koalisi Masyarakat Pemantau Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mengatakan, perubahan tatib yang dilakukan pansus salah satu hal yang berindikasi adanya kongkalikong.
“Dengan adanya tatib kuorum 50+1 persen patut diduga ada kongkalikong. Masa Peraturan Pemerintah diabaikan begitu aja,” ujar Sugiyanto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/7/2019).

Sugiyanto menilai, dengan banyaknya kejanggalan dari tata tertib yang dihasilkan pansus, maka jangan menyalahkan masyarakat jika mencurigai adanya dugaan politik uang. “Jadi sudah saatnya aparat hukum untuk turun tangan mengawasi kinerja pansus wagub ini,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) pemilihan Wagub DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi draf tata tertib (tatib) ke Kementerian Dalam Negeri. Pihaknya tak ingin pemilihan wagub di DKI berakhir seperti pemilihan kepala daerah di Kabupaten Papua.

“Ada kesalahan dalam draf tatib. Mereka menentukan sementara waktu diserahkan kepada partai pengusung. Akhirnya gantung sampai hari ini,” kata Bestari.

Bestari menceritakan pemilihan kepala daerah di salah satu Kabupaten Papua tidak sesuai aturan hukum yang berlaku. Anggota dewan di sana merancang tatib tanpa dikonsultasikan lagi ke Kemendagri. Walhasil, Kemendagri tak bisa melantik kepala daerah terpilih padahal proses pemilihan sudah usai.

Politikus Partai NasDem ini menghindari kasus Papua terulang di DKI. Karena itu, pansus menjadwalkan bertemu Kemendagri pada Rabu, 3 Juli 2019 untuk memperlihatkan draf tatib.

Saat ini, Bestari melanjutkan, pansus masih harus membahas beberapa poin seperti bagaimana mekanisme kuorum dan pemilihan ulang.

“Apa pernyataan terakhir dari Kemendagri atau masukan akhir dari Kemendagri, itulah yang dikompilasi pada hari Kamis dan Jumat maka Senin (8 Juli) bisa paripurna,” ucap dia. (Potan Ahmad/RED)