Kasus TPPI Mandek di Kejagung, Negara Dirugikan Rp38 Triliun

Foto : istimewa
Foto : istimewa

jakarta24jam.com – Berkas perkara kasus dugaan korupsi penjualan kondensat milik negara antara PT Trans Pasifik Petrochemical Indotama (TPPI) dan BP Migas yang dilayangkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri masih mandek di Kejaksaan Agung dua tahun lebih padahal sudah empat kali dilimpahkan. Sampai saat ini Kejagung masih menyatakan berkas tersebut belum lengkap.
Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Mohammad Iqbal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (19/12/2017), penyidik telah menyelesaikan Berkas Perkara PT TPPI/Kondensat dengan men-splitsing menjadi dua berkas perkara yaitu berkas perkara dengan tersangka Raden Priyono dan Djoko Harsono serta berkas perkara dengan tersangka Honggo Wendratno.
Seperti diketahui, sejak Mei 2015  Bareskrim Polri telah menetapkan tiga  tersangka atas kasus kondensat  tersebut, namun yang sudah ditahan  penyidik baru Raden Priyono, mantan Kepala BP Migas dan Djoko Harsono,  mantan Deputi Ekonomi dan Pemasaran  BP Migas sementara yang belum ditahan  adalah Honggo Wendratno, eks Direktur  Utama TPPI dengan alasan yang  bersangkutan masih menjalani  perawatan pasca operasi jantung di  Singapura.
Pada akhir 2017, Bareskrim Polri kembali  menindaklanjuti perkara tersebut  dengan menggarap berkas perkara  tersangka Honggo Wendratno. Namun,  pihak Bareskrim belum mau buka suara  terkait berkas perkara Honggo yang  sudah dilimpahkan ke Kejagung.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana  Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri  mengungkapkan, kasus kondensat ini  telah merugikan negara. Bahkan  menurut Kasubdit Tindak Pidana  Pencucian Uang yang ketika itu masih  dijabat Kombes Golkar Pangarso  mengungkapkan jumlah kerugian negara  atas kasus tersebut sebesar US$ 2,7  miliar atau setara Rp 38 triliun.
Dikatakan juga oleh Kombes Golkar,  bahwa kerugian tersebut melebihi  perkara kasus dugaan korupsi Bank  Century. Hal ini terungkap dari hasil  komunikasi dirinya dengan pihak BPK.
Kejagung beralasan mandeknya  penyidikan korupsi penjualan kondensat  tersebut lantaran kasus tersebut masuk  ke dalam kasus perdata. Namun, Golkar  meyakini bahwa kasus TPPI ini ada  tindak pidana bukan perdata yang  selama ini dijadikan alasan oleh  Kejagung. “Kita yakin bahwa kasus TPPI  ada tindak pidana. Bukan perdata yang  selama ini berkembang,” kata Golkar di  Jakarta, Senin 7 Maret 2016 silam. (REL/RED)