Haidar: Indonesia Krisis Keteladanan dan Krisis implemetasi nilai-nilai Pancasila

Ia pun mengaku rela mencium kaki rakyat Papua dan bahkan rela mempersembahkan nyawanya demi Kerukunan serta Keutuhan NKRI.Menurut Haidar, masalah terbesar bangsa Indonesia saat ini adalah adanya krisis keteladanan dan krisis implemetasi nilai-nilai Pancasila sebagai modal terpenting bangsa Indonesia.”Tak dipungkiri, saat ini kita krisis pemimpin autentik yang menyatu antara kata dan perbuatan,” ujar Haidar Dalam temu Wicara Gerakan Perempuan Pendukung Kerukunan dan Perdamaian bersama Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Rabu (4/9).

Bersama Haidar, hadir juga Laksamana Pertama TNI (Purn) Bona Simangunsong, Ketua Jaya Perbangsa Ester Mandalawati, Ketum Jaya Perbangsa Yesri Tandiseru SE, dan moderator Serly Politon Moderator.

Menurut Haidar, upaya menggaungkan nilai-nilai luhur Pancasila tak cukup hanya dengan cara-cara formal. Sebab bangsa ini membutuhkan keteladanan, contoh yang nyata dan para pemimpin dan elite, sekurang-kurangnya dalam hati perilaku, integritas, dan tentu saja kekuatan karakter.

Ia menegaskan, keteladanan adalah contoh paling penting dalam pengarus-utamaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bila seorang pemimpin tingkahlakunya penuh noda, kata Haidar, maka bagaimana anak muda bisa percaya tentang kebaikan Pancasila.

“Keteladanan Pancasila adalah bagian yang memudar di tengah pancaran terang bangsa ini,” tegasnya.

Ia pun menyayangkan, karena keteladanan pengamalan nilai Pancasila yang merupakan itu membuat karakter dan budi pekerti luhur anak bangsa semakin meredup.

Sangat mudah menyebutkan contoh konkret lunturnya karakter bangsa itu di era kekinian. Misalnya meningkatnya radikalisme, Intoleransi, penyebaran berita bohong (hoaks), demagogi kebencian SARA.

“Juga mudah dilihat bagaimana redupnya integritas dan kesantunan, maraknya korupsi, termasuk pula aksi-aksi kejahatan yang kian bengis belakangan ini, semua menjadi tontonan gratis yang sungguh memilukan,” tegas Haidar Alwi.

Semua ini, lanjut Haidar, terjadi karena para elit bangsa ini tidak mampu menegakkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Pancasila sebuah ldeologi yang telah menjadi kemufakatan bersama sejak negara ini didirikan, sebagai landasan, falsafah, serta nilai dalam kehidupan berbangsa.

“Suka atau tidak suka, negara ini berdiri dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perekat. Sejarah membuktikan bahwa melalui Pancasila-lah bangsa yang majemuk dan multikultur ini bisa direkatkan hingga kini,” kata Haidar mengingatkan.

Sayangnya, Haidar melanjutkan, nilai-nilai tersebut tak selalu mampu diterjemahkan dalam narasi dan konsep praktis yang mestinya mengikuti perkembangan zaman.

Akibatnya, ujar Haidar, tak perlu heran bila perilaku penyimpangan nilai kian banyak terjadi karena Pancasila tidak dapat terimplementasikan dengan sebenar-benarnya. Itu sebetulnya merupakan bahasa halus untuk menyebut bahwa Pancasila telah dilupakan sebagian masyarakat Indonesia.

Karena itu, Haidar mengajak semua pihak menyadari bahwa Pancasila harus kembali dihidupkan dalam tataran aplikatif sehari-hari.

Dalam tataran yang lebih praktis lagi, kata Haidar, internalisasi nilai-nilai Pancasila bisa dilakukan dari lingkup keluarga, misalnya dengan cara melatih anak berterima kasih, meminta maaf, atau mengucapkan minta tolong dan mau memberi pertolongan kepada anggota keluarga, tetangga, dan orang lain.

“Apabila ketahanan keluarga itu berjalan, maka ketahanan nasional akan terbentuk. Kalau keluarga morat-marit, anak terkena narkoba, sudah mesti ketahanan nasional kita menjadi rawan,” terangnya.

Bagi Haidar, keteladanan keluarga menjalankan nilai luhur Pancasila akan lebih efektif bagi generasi muda sekarang, ketimbang menggunakan pendekatan indoktrinasi. Sebab, mereka Iebih senang cara-cara yang komunikatif, partisipatif, dan interaktif.

Contoh pengamalan Pancasila yang paling relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari adalah menerima perbedaan dan saling menghargai.

Bila tidak dikenalkan nilai Pancasila secara intens, kata Haidar, maka otomatis pola pikir anak bangsa terutama generasi muda akan terpengaruh, termasuk dalam cara mereka menjalankan toleransi beragama, antar suku, atau pemikiran tentang keadilan sosial.

“Pemerintah diharapkan bisa mengawasi dan mengingatkan lebih intens lagi mengenai pelajaran Pancasila di lembaga pendidikan formal. Kalau kurikulum jelas, maka pelaksanaannya ini yang periu diawasi lagi,” jelasnya.

Haidar mebilai sangat naif ketika di usia dini anak-anak di sekolah diberikan pelayaran dan ilmu budi pekerti yang luhur ala Pancasila, tetapi di luar sana para pemimpin, elite dan orangtua mereka justru terus mempertontonkan perilaku menyimpang dari nilai-niiai Pancasila.

“lni sebuah paradoks yang tak boleh dianggap remeh karena boleh jadi malah akan membuat generasi muda menjadi kian apatis terhadap segala hal berbau Pancasila,” ucapnya.

Karena itu, Haidar mengingatkan bahwa langkah besar harus dimulai dengan memperkuat pilar kebangsaan, yakni Pancasila harus mampu dihadirkan secara nyata di tengah-tengah masyarakat.

Bukan hanya lantang dalam pidato-pidato bukan pula hanya dimasukkan kurikulum sebagai pelajaran moral di bangku-bangku sekolah.

“Sekali lagi, negeri ini lebih membutuhkan teladan untuk membumikan Pancasila daripada sekadar memformalkannya dalam pendidikan moral Pancasila,” tuntas Haidar Alwi. (TIP/RED)