Ada Dissenting Opinion Dipersidangan, Karen Ajukan Banding

Mantan Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan mengajukan banding usai pembacaan putusan majelis Hakim  sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/6). Foto : istimewa
Mantan Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan mengajukan banding usai pembacaan putusan majelis Hakim sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/6). Foto : istimewa

jakarta24jam.com – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Karen Agustiawan menyatakan banding, pasalnya, selain meyakini tidak bersalah, dalam putusan tersebut ada pendapat berbeda (dissenting opinion) dari hakim anggota, Anwar.

 

Hakim Anwar menilai Karen Galaila Agustiawan tidak bersalah dan tidak melakukan korupsi.

“Menyatakan terdakwa Karen Galiala Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primer dan dakwaan subsider dengan alasan-alasan sebagai berikut,” kata hakim Anwar, pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (10/6/2019).

Menurut Anwar, saat Karen menjabat sebagai Dirut Pertamina 2009-2014 atau Direktur Hulu Pertamina 2008-2009 memutuskan bersama-sama Direksi Pertamina lainnya (collective collegial) untuk melakukan investasi dalam bentuk akuisisi Blok BMG Australia tahun 2009.

“Sebelum terdakwa Karen bersama-sama dengan jajaran Direksi Pertamina menyetujui akuisisi, terlebih dulu meminta persetujuan dewan komisaris yaitu surat memorandum tertanggal 2 April 2009,” ujar Anwar.

Selanjutnya setelah permohonan akuisisi diterima komisaris, Humayun Bosha selaku anggota Komisaris Pertamina dan juga Ketua Komite Bidang Hulu menghubungi Komisaris lainnya yaitu Umar Said dengan mengatakan tidak membolehkan akuisisi berdasarkan memorandum karena pengoperasian Blok BMG tidak optimal dan tidak akan menguntungkan.

Foto : Dadang Subur
Foto : Dadang Subur

“Perbedaan pendapat Karen dan jajaran pihak komisaris dalam akuisisi Blok BMG dapat dilihat, di satu sisi terdakwa dan direksi berkeinginan untuk mengembangkan Pertamina dengan cara akuisisi dan semata-mata untuk menambah cadangan minyak Pertamina dengan terdakwa punya kewenangan untuk membuat keputusan yang tepat guna dan bukan komisaris yang punya kewenangan tersebut, jadi perbedaan pendapat tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan menyalahgunakan hukum dan kewenangan karena pembuatan keputusan yang tepat guna dimiliki direksi bukan di tangan komisaris,” kata Anwar yang disambut tepukan sekitar 100 orang pendukung Karen yang memenuhi ruang sidang.

Apalagi, menurut hakim Anwar, bisnis minyak dan gas (migas) penuh dengan ketidakpastian karena tidak ada yang bisa menentukan cadangan minyak di tengah laut secara pasti.

“Meski keputusan sudah dibuat secara hati-hati, namun tetap tidak ada kepastian cadangan minyak di bawah laut dan kemungkinan kegagalan tetap ada,” kata hakim Anwar.

Hakim Anwar juga menyatakan bahwa perbuatan Karen Agustiawan bersama-sama dengan Direktur Keuangan PT Pertamina Ferederick ST Siahaan; Manager Merger dan Akuisisi PT Pertamina 2008-2010 Bayu Kristanto, dan Legal Consul and Compliance Genades Panjaitan tidak langsung mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp568,066 miliar.

Mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan (kiri) didampingi suami, Herman Agustiawan (kanan) usai meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/6). Foto : Dadang Subur
Mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan (kiri) didampingi suami, Herman Agustiawan (kanan) usai meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/6). Foto : Dadang Subur

“Perbuatan terdakwa bersama-sama Frederich Siahaan, Bayu Kristanto dan Genades Panjaitan tidak serta merta menyebabkan kerugian negara karena tidak digunakan untuk kepentingan terdakwa, tapi kepentingan bisnis akuisisi Blok BMG Australia dan transfer jelas dilakukan lewat Bank Australia, karena sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap bahwa Karen belum terbukti memperkaya diri sendiri,” ujar hakim Anwar.

Karena itu, menurut hakim Anwar, harus dibuktikan apakah ada perbuatan persekongkolan antara Karen dan Direksi Pertamina lain dengan ROC Oil Company (ROC) Limited Australia.

“Andaikan benar ada kerugian negara harus dibuktikan apakah ada perbuatan persekongkolan antara terdakwa dan Direksi Pertamina lain dalam akuisisi dengan ROC Ltd selaku pemilik Blok BMG, sehingga harus ada dilakukan pemeriksaan ROC untuk membuktikan ada tidak persekongkolan dan dalam kenyataannya ROC Ltd sama sekali tidak menjadi saksi dalam persidangan ini,” ungkap hakim Anwar.

Dengan demikian, menurut hakim Anwar, perbuatan Karen tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara karena dilakukan Karen dan jajaran direksi lain dalam rangka melakukan bisnis Pertamina.

“Namanya bisnis ada risiko dan ruginya, dan namanya risiko bisnis maka ada kerugian yang tidak serta merta menjadi kerugian negara,” ujar hakim Anwar.

Keputusan Karen selaku Direktur Utama Pertamina dan direksi lain mengenai akuisisi Blok BMG, menurut hakim Anwar, juga sudah mendapat ‘release dan discharge’ tahun 2010 sehingga tidak perlu dipertanggungjawabkan lagi.

“Berdasarkan uraian di atas, terdakwa Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer dan subsider,” kata hakim Anwar yang kembali mendapat tepuk tangan penonton sidang.

Sampai pada akhir pembacaan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Karen Galaila Agustiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 8 tahun ditambah denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim Emilia Djadja Subagdja di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahu Akbar! Majelis hakim saya banding,” tegas Karen, sesaat setelah mendengar putusan Hakim Ketua Emilia Djaja Subagja, Senin sore (10/6/2019) di pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat.

Pihaknya, ungkap Karen, mengajukan banding dan memohon salinan putusan dipercepat agar bisa membuat memori banding secara tepat. “Saya menghormati keputusan majelis hakim. Saya berterima kasih bahwa diantara majelis hakim masih ada satu hakim yang dapat membaca dan melihat semua fakta dan bukti-bukti persidangan yang ada. Saya berharap saat banding nanti lebih banyak lagi seperti doktor Anwar yang melihat kasus ini secara utuh, holistik dan lengkap. Karena tidak bisa fakta persidangan itu dipotong-ptoong, dipenggal-penggal,” ujar Karen, terbata-bata, menahan tangis. Apalagi tidak mengerti materi persidangan.

Istri Herman Agustiawan ini berpesan kepada BUMN. “Kejadian yang menimpa saya ini adalah preseden buruk. Walaupun Anda berprestasi dan menyumbangkan banyak sekali untuk negara dan Pertamina tapi tidak berarti bahwa Anda lepas dari kriminalisasi, walaupun tidak ada korupsi, tidak ada frud, dan tidak ada kepentingan pribadi. Dan bisnis itu hanya dijalankan hanya untuk kemaslahatan Pertamina, untuk kemajuan Pertamina tapi masih bisa dikriminalisasi. Itu saja pelajarannya!” tandasnya.

Dia berharap jangan ada lagi Direksi Pertamina yang dikarenkan. “Cukup saya dan saya saja! Saya saja yang berkorban! Tidak ada lain lagi!” ujarnya.

Saat ditanyakan siapa pihak yang mengkriminalisasi dirinya, Karen menjawab, “Saya tidak boleh utarakan aib orang. Urusan dia dengan Allah”. (TIP/RED)